Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Alam

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Alam

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Alam

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Alam

Kerusakan alam sangat merugikan

masyarakat dan untuk menanggulanginya  pemerintah melakukan  tebang pilih  dan memberikan pendidikan  kepada masyarakat bagaimana  cara mengolah hutan dan hutan ditegakan  bagi orang  yang melanggar hukum kehutanan  diberi sangsi dan keamanan harus diperketat.


Sistem pengelolaan hutan pada dasarnya bertumpu pada aspek ekonomi dan hanya sedikit yang memperhatikan aspek pengelolaan hutan itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan dampak yang negatif, seperti terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan pencemaran udara akibat pembakaran hutan secara di sengaja ataupun proses alam. Menghentikan penebangan liar ini tidaklah mudah, karena terkait dengan mekanisme struktur budaya masyarakat yang sudah beradaptasi secara turun temurun.


Dengan melihat hal tersebut maka diperlukan penanganan yang serius dan terpadu dalam program pembangunan hutan, dan dalam hal ini adalah Dinas Perhutani. Pentingnya peran Dinas Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan menjadi tanggung jawab utama disamping masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus berbagai upaya dilakukan oleh pihak Dinas perhutani. Berdasarkan fenomena tersebut membuat penulis ingin mengetahui lanjut tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh dinas yang terkait dalam menaggulangi pengendalian illegal logging  dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “Kebijakan Dinas Perhutani Dalam Upaya Menanggulangi Pembalakan Hutan Diwilayah Propinsi Jawa Timur (Studi di KPH Malang)”.


Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kebijakan Dinas Perhutani dalam menanggulangi upaya menanggulangi pembalakan hutan di wilayah KPH Malang.Ingin mengetahui bagaimana membangun jejaring  (nett working) kemitraan dalam pengelolaan hutan terpadu  secara berkelanjutan dan Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menanggulangi upaya menanggulangi pembalakan hutan di wilayah KPH MalangJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lokasi penelitiannya adalah di KPH Malang dengan subyek penelitianya adalah Kepala Dinas Perhutani dan Kepala KPH Kota Malang. Dimana dalam pengambilan datanya digunakan observasi, wawancara dan data dokumentasi.


Setelah data diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik anailisa kualitatif.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah provinsi dan  kabupaten sampai saat ini hanya sebagai “polisi tidur”  atas  pembangunan kehutanan, meskipun Undang-undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan No. 215/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja tahunan Perum Perhutani telah ditetapkan, namun tidak efektif penyelenggaraannya karena peran sentralistik Perhutani sangat dominan, mengakibatkan pengelolaan  hutan belum  mencerminkan keterpaduan karena :


Pemerintah Pusat  belum iklas melepaskan  kewenangan  pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah,  berdampak  rendahnya ruang partisipasi  lembaga masyarakat  dan stake holders lainnya  dalam pengelolaan hutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun  2005 tentang Pemerintahan daerah.  Jejaring kemitraan pengelolaan hutan yang dibangun oleh Perhutani dalam rangka pengendalian penebangan liar, belum berhasil sebab kepercayaan masyarakat terhadap program PHBM tidak utuh. lebih menekankan pembentukan hubungan kerjasama pemanfaatan peluang dalam pengelolaan  sumber daya hutan. Prinsipnya adalah bagi hasil atas produksi tanaman agribisnis dalam jangka waktu tertentu yang  berorientasi pasar.


Sumber: https://berpaydayloanlendersquickloans.com/a-way-to-slay-apk/

About the Author