Penyelesaian Sengketa Tanah

 Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam kenyataannya kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Ketidakseimbangan ini dengan sendirinya akan dapat menimbulkan gesekan‑gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan akan tanah.[4] Permasalahan akan tanah dapat berupa konflik tentang kepemilikan. penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya.[5]

Timbulnya sengketa pertanahan disebahkan adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah. Selain itu sengketa pertanahan juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih.

Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi hak seseorang atas tanah terhadap gangguan dari pihak mana pun. Oleh sebab itu apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka negara menyediakan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memberi putusan dalam hal terjadi sengketa.

Dalam proses pemeriksaan terhadap sengketa yang diajukan ke pengadilan, berdasarkan sifat putusannya, putusan pengadilan terbagi bebecapa jenis putusan yaitu :

  1. a)Putusan Deklarator, yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.
  2. b)Putusan Constitutief, yaitu putusan yang memastika suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru.
  3. c)Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat Condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklarator atau constitutief, karena amar condemnatoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklarator.[6]
  4. Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Di bawah ini terdapat asas-asas dalam eksekusi yaitu :

  1. a)Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara.

https://promo-honda.id/planmaker-full-apk/

About the Author