Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan Lebih Dulu

Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan Lebih Dulu

Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan Lebih Dulu

Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan Lebih Dulu

Bentuk pelaksanaan putusan “lebih dulu” atau uitvoerbaar bij voorraad merupakan salah satu “pengecualian” terhadap prinsip yang dibahas. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang yang memuat amar: putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi sertamerta”.

  1. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBg, mengenal “gugatan provisi” (provisioneele eis, application for interim relief), yakni “tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

  1. Akta Perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalarn Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan pasal dimaksud :

  1. a)Selama persidangan herlangsung, kedua belah pihak yang beperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak;
  2. b)Apabila tercapai perdarnaian dalam persidangan maka:

1)      hakim membuat akta perdamaian

2)      diktum atau amarnya. menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian;

  1. c)Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (executoriale kracht) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

https://promo-honda.id/office-hd-presentations-full-apk/

About the Author