LARANGAN MENJADI ANGGOTA PARTAI

LARANGAN MENJADI ANGGOTA PARTAI

            Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya.

            Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus Partai Politik.

*KESEJAHTERAAN PNS

Dasar Hukum :

            Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

Usaha Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Meliputi Program :

  1. Pensiun dan hari tua,
  2. Asuransi kesehatan,
  3. Tabungan perumahan, dan
  4. Asuransi pendidikan putra putri Pegawai Negeri Sipil.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, dengan perincian sebagai berikut :

o    4 ¾% untuk iuran dana pensiun

o    2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan

o    3 ¼% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.

Baca Juga :

https://robinschone.com/battle-fleet-2-apk/

 

 

About the Author