Hubungan Fungsionak Hukum Tanah Adat Dengan Tanah Nasional

Hubungan Fungsionak Hukum Tanah Adat Dengan Tanah Nasional

Hubungan Fungsionak Hukum Tanah Adat Dengan Tanah Nasional

 

Hubungan Fungsionak Hukum Tanah Adat Dengan Tanah Nasional

Pengertian Hubungan Fungsional

 

· Konsiderans UUPA“Berpendapat”, huruf “a”, “bahwa perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah”
· Pasal 5 UUPA, “bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”.
· Pernyataan UUPA, bhw Hukum Tanah Nasional berdasarkan Hukum Adat dan bhw Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional
· Dlm Pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat sebagai sumber utama dalam mengambil banah-bahan yg diperlukan, sedang dlm hubungannya dng Hukum Tanah Nasional Positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai Hukum yg melengkapi.

 

Hukum Adat sebagai Sumber Utama dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional

—Dlm rangka pembangunan hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama, yg memperoleh bahan-bahan dari konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum adat untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum tertulis
— Konsepsi Hukum Adat yg mendasari Hukum Tanah Nasional adalah Komunalistik Relegius, yg memungkinkan penguasaan tanah secara invidual, dengan hak-hak yg bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.
— Sifat Komunalistik Relegius dimuat dala Pasal 1(2) UUPA
— Dlm Hukum adat, Tanah Ulayat merupakan tanah bersama, sedangkan dlm hukum nasional, semua tanah dlm wilayah negara Indonesia merupakan tanah bersama rakyat indonesia

C. Asas-asas Hukum Adat dlm Hukum Pertanahan Nasional

  1. Asas Relegiusitas ( Pasal 1)
  2. Asas Kebangsaan (Pasal 1,2 dan 9)
  3. Asas Demokrasi (Pasal 9)
  4. Asas Kemasyarakatan, Pemerataan dan keadilan sosial (Pasal 6,7,10,11 dan 13)
  5. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14 dan 15)
  6. Asas Pemisahan horinzontal tanah

Lembaga Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional

—Penjelasan Umum UUPA III/1: “bahwa hukum agraria yang baru didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional, dan seterusnya …….”
—Utk kebutuhan masyarakat modern, lembaga jual beli tanah mengalami modernisasi dan penyesuaian, seperti keharusan adanya akta PPAT
—Lembaga Hak atas Tanah yg mengalami penyesuai dng adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
—Sumber Hukum Tanah Nasional
a. Sumber-Sumber Hukum yg tertulis
b. Sumber Hukum yg tidak tertulis

Sistem Hukum Adat dlm Hukum Tanah Nasional

— Dlm Hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama masyarakat Hukum Adat, disebut Hak Ulayat
— Hak Ulayat mengandung unsur kepunyaan dan Unsur kewenangan
— Sistem hukum adat ini dlm Hukum Tanah Nasional di muat dalam Pasal 2, 4 dan 16 UUPA

Hukum Adat sebagai Sumber Pelengkap dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional

—Pembentukan Hukum Tanah Nasional sehingga terbentuk hukum yg tertulis, yg mewujudkan kesatuan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum kpd pemegang hak atas tanah merupakan proses yg membutuhkan waktu.
Dlm hubungannya dng Hukum tanah Nasional yg tertulis yg belum lengkap, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai pelengkap
Pasal 56 UUPA: “Selama UU mengenai Hak Milik sbg tsb dlm Pasal 50 (1) belum terbentuk, maka yg berlaku adalah ketentuan2 Hukum Adat setempat dan peraturan2 lainnya mengenai hak-hak atas tanah yg memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dng yg dimaksud dlm Padal 20, sepanjang tdk bertentangan dng jiwa dan ketentuan2 UU ini”
Pasal 58 UUPA: “Selama peraturan pelaksanaan UU ini belum terbentuk, maka peraturan2 baik tertulis maupun yg tdk tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yg terkandung didlmnya dan hak-hak atas tanah, yg ada pada mulai berlakunya UU ini, tetapi berlaku, sepanjang tidak bertentangan dng jiewa dan ketenmtuan2 dlm UU ini serta diberi tafsiran yg sesuai dng itu
Pasal 5 UUPA: “ Hukum Agraria yg berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tdk bertentangan dng kepentingan nasional dan negara, yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dng peraturan2 yg tercantum dlm UU ini dan dng peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dng mengindahkan unsur2 yg bersandar pd hukum agama”

Hukum Adat bersifat Ke luar dan Ke dalam

· Bersifat Ke dalam : Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat.
· Bersifat Ke Luar : dimungkinkannya masyarakat diluar persekutuan utk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat, dengan Recoqnitie atau membayar uang pemasukan.

 

Artikel Terkait:

About the Author