Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta”, haik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Menurut pasal ini. eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh Para pihak. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal seperti yang dijelaskan, prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk perjanjian grosse akta, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

  1. Eksekusi Atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fudusia

Pengecualian lain adalah eksekusi atas Hak Tanggungan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi atas Jaminan Fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa camper tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu” (eigeinmachtige verkoop).

  1. b)Putusan Tidak Dijalankan secara Sukarela

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa terdapat dua cara menjalankan isi putusan :

  1. Dengan jalan ‘`sukarela”
  2. Dengan jalan “eksekusi”.

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia memenuhi isi putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

About the Author