Rektor IPB Kriminalisasi Saksi Ahli Merusak Tatanan Penegakan Hukum

Rektor IPB: Kriminalisasi Saksi Ahli Merusak Tatanan Penegakan Hukum

Rektor IPB: Kriminalisasi Saksi Ahli Merusak Tatanan Penegakan Hukum

Rektor IPB Kriminalisasi Saksi Ahli Merusak Tatanan Penegakan Hukum
Rektor IPB Kriminalisasi Saksi Ahli Merusak Tatanan Penegakan Hukum

Institut Pertanian Bogor (IPB) akan melindungi dosen yang sedang menjalankan tugas sebagai saksi ahli dalam membela negara. Kriminalisasi terhadap saksi ahli di pengadilan adalah langkah yang sama sekali tidak tepat dan merusak tatanan penegakan hukum.

Hal itu dikatakan Rektor IPB Arif Satria mencermati gugatan dari PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap saksi ahli Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Bambang Hero Saharjo dalam penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Bila setiap saksi ahli bisa dikriminalisasi, maka saya yakin tidak akan ada orang yang bersedia

menjadi saksi ahli, dan kalau ini terjadi, maka akan makin mempersulit hakim dalam mengambil putusan,” kata arif dalam keterangannya, Selasa (9/10).

Negara harus melindungi para dosen yang menjadi saksi ahli, lebih-lebih saksi ahli dalam membela negara. Perlindungan kepada dosen harus makin diperkuat, salah satunya pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Perlindungan dosen dan guru sebagai implementasi UU Dosen dan Guru.

Meski sebenarnya perlindungan untuk saksi ahli dalam kasus lingkungan sudah ada, seperti Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Juga, pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” papar Arif.

Prof Bambang hingga saat ini telah menjadi ahli dalam 24 kasus termasuk kasus karhutla PT JJP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyiapkan tim bantuan hukum untuk menghadapi kriminalisasi terhadap ahli yang aktif mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebelumnya, Bambang tidak pernah menyangka akan dikriminalisasi lewat gugatan

dari PT JJP tersebut saat keahliannya digunakan untuk memperjuangkan hak rakyat terhadap lingkungan bersih dan sehat.

“Saya ketika melakukan tugas tidak pernah berpikir bahwa saya akan digugat seperti ini,” tuturnya.

Dia mengatakan, dirinya melaksanakan tugas dan memberikan hasil analisa karhutla sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

“Sehingga apa yang saya lakukan semata-mata didasarkan pada fakta-fakta di lapangan dan analisis laboratorium,” katanya.

 

Baca Juga :

About the Author