David vs Goliath dalam Pemilihan Rektor UNPAD

David vs Goliath dalam Pemilihan Rektor UNPAD

David vs Goliath dalam Pemilihan Rektor UNPAD

David vs Goliath dalam Pemilihan Rektor UNPAD
David vs Goliath dalam Pemilihan Rektor UNPAD

HARI ini (Senin, 17/9) Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Bandung menetapkan dan mengumumkan secara resmi tiga orang calon rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/9) lalu, 15 anggota MWA telah memilih 3 dari 8 orang bakal calon rektor yang mendaftar dan mengikuti seleksi administratif, pemeriksaan kesehatan, dan uji kompetensi.

Tiga orang yang akan mengikuti babak berikutnya adalah Prof. Dr. Obsatar Sinaga, M. Si (meraih 13 suara), Aldrin Herwany, SE, MM, Ph.D (meraih 7 suara) dan Prof. Dr. H. Atip Latipulhayat, SH, LLM (meraih 6 suara). Ketiganya akan bersaing untuk mendapatkan suara dari MWA UNPAD yang rencanaya akan menggelar pemungutan suara pada 27 Oktober 2018.

Ada sejumlah “kejutan” dalam pemilihan calon rektor kedua belas UNPAD, namun pemilihan kali ini adalah yang pertama kali dilakukan dalam status UNPAD sebagai PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Pertama, adalah tersingkirnya rektor petahana, Prof. Dr. Tri Hanggono Achmad.

Tri hanya mendapatkan 5 suara sehingga terlempar dari tiga besar. Sebagai petahana, “nasib” pencalonan Tri sungguh memilukan. Beberapa hari sebelum pemungutan suara Sabtu (15/9) lalu, muncul petisi online di change.org dengan judul Tolak Tri Hanggono Achmad dipilih kembali sebagai Rektor Unpad” yang diinisasi akun Bilal Dewansyah.

Bilal bersama kelompok mahasiswa, dosen, dan tenaga keberhasihan kampus yang tergabung dalam GAMU (Gelora Aksi Masyarakat UNPAD) dalam beberapa bulan terakhir aktif melakukan aksi menuntut Tri mundur dari jabatan Rektor UNPAD. Mereka menilai Tri melakukan pengelolaan UNPAD secara tidak efisien dan kerap mengeluarkan kebijakan sepihak yang merugikan hajat hidup civitas akademika kampus ikon Jawa Barat tersebut.

Dalam pengantar petisi itu, Tri disebut telah mengelola keuangan universitas secara sentralistik dengan meminggirkan peran fakultas dan menimbulkan inefisiensi. Berbagai kebijakan rektor seperti penggratisan biaya pendidikan dokter dan spesialis, pembukaan kampus di Pangandaran, dan pengambilalihan AKPER (Akadewi Keperawatan) Garut untuk dijadikan UNPAD Garut malah menambah beban biaya bagi universitas.

Kebijakan pengelolaan keuangan seperti itu, seperti ditulis Bilal di change.org, berdampak pada beberapa segi operasional kampus. Kondisi keuangan kian berat sehingga berdampak pada, misalnya, perubahan mekanisme penggajian dosen tidak tetap (termasuk pensiunan guru besar).

Dosen tidak tetap yang jumlahnya lumayan banyak, beberapa waktu terakhir tidak lagi bisa dibayar per bulan, tetapi per semester. Itu pun, dengan besaran gaji yang dinilai tidak transparan. Dampak lainnya adalah terbengkalainya pembangunan gedung Fakultas Hukum.

 

Petisi tersebut juga menuntut MWA mendiskualifikasi Tri dari posisi bakal calon rektor

karena tak kunjung mengajukan cuti sesuai dengan Peraturan MWA Unpad No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor. Tidak ada alasan lain bagi MWA untuk tidak mendiskualifikasi Tri Hanggono Achmad dari proses pemilihan Rektor Unpad. Dengan demikian, Tri Hanggono Achmad tidak memiliki kemungkinan dipilih kembali sebagai Rektor Unpad, demi Unpad yang lebih partisipatif, dihormati dan lebih baik,’ demikian tulis Bilal Dewansyah di laman change.org.

Pada saat dilakukan pemilihan calon rektor oleh MWA Sabtu lalu, petisi online ini sudah ditandatangani sekitar seribu orang. Kemunculan petisi tersebut seakan beradu cepat dengan desas-desus akan adanya demonstrasi menolak Tri jika MWA meloloskannya sebagai salah satu dari calon rektor. Ramai Pak, mahasiswa mau turun (demo) kalau sampai Pak Tri masuk tiga besar,” ujar seorang aktivis mahasiswa yang enggan disebut namanya.

Pada akhirnya, Tri memang tidak lolos dalam pemilihan tiga besar di MWA. 17 dari 15 Anggota MWA (terdiri dari perwakilan senat akademik, masyarakat, mahasiswa, alumni, dan tenaga kependidikan) yang memiliki hak pilih telah memilih 3 calon rektor dari 8 bakal calon yang tersedia. Tri sebagai Rektor petahana, beserta Ketua Senat Akademik UNPAD, tidak memiliki hak pilih dalam voting tersebut, sehingga hanya bisa menyaksikan kekalahan dirinya di fase yang terlalu awal.

Kejutan lain dalam pemilihan calon rektor UNPAD itu adalah tersingkirnya nama Prof. Dr. Ahmad Mujahid Ramli, SH, MH, Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika (PPI) Kementerian Komukasi dan Informatika (Kominfo) dan mantan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Ramli disebut-sebut maju sebagai bakal calon rektor atas dorongan Ketua MWA Rudiantara yang juga Menteri Kominfo. Namun, perolehan suara Ramli dalam sidang MWA tersebut jauh dari harapan. Rekam jejak Ramli sebagai pejabat eselon satu pemerintah pusat di dua Kementerian yang berbeda belum mampu mengatrol minat para anggota MWA untuk memilihnya.

Munculnya nama Obsatar Sinaga sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan calon rektor UNPAD itu memang sudah diduga banyak kalangan di dalam kampus. Obsatar adalah Wakil Ketua MWA UNPAD. Jabatannya sebagai wakil dari Rudiantara ini dinilai berbagai kalangan sebagai posisi yang sangat strategis. Dengan kesibukan Rudiantara sebagai Menkominfo di Jakarta, Obsatar punya kemungkinan tampil dominan di dalam MWA. Kenyataan bahwa ia meraih 13 dari 15 suara maksimal dalam pemilihan itu, serta terpentalnya Ramli yang merupakan bawahan Rudiantara di Kementerian Kominfo, mengkonfirmasi dominasi tersebut.

 

Baca Juga :

 

 

About the Author