Krisis Kepercayaan Di Indonesia Serta Nilai Nasionalisme

Krisis Kepercayaan Di Indonesia Serta Nilai Nasionalisme

Krisis Kepercayaan Di Indonesia Serta Nilai Nasionalisme

 

Krisis Kepercayaan Di Indonesia Serta Nilai Nasionalisme

Krisis Kcpercayaan

Sebelumnya, saya sempat mengira bahwa mungkin jika para akademisi apalagi yang sudah bergelar guru besar dipercayakan menduduki kekuasaan (pejabat publik), negara kita akan bangkit dari keterpurukan dan melangkah menjauhi ketinggalan. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Presiden SBY sebagai alasan mengangkat Rudi Rubiandi sebagai Wamen ESDM. Presiden menilai bahwa pengalaman, pengetahuan, dan komitmen yang dimiliki akademisi hebat seperti Rudi sangat dibutuhkan kontribusinya guna memajukan sektor energi dan sumber daya mineral. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata anggapan itu SALAH. Seorang Guru Besar ITB (Prof. Dr. Ing Rudi Rubiandini) dengan sederet kegemilangan intelektualitas dan label sederhana dan ber-idealisme justru terindikasi melakukan kekejian memalukan yang mencoreng ITB, akademisi, dan Indonesia.

Kasus ini membuktikan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Guru Besar berkhianat, ahli agama menipu, pemimpin politik menusuk dari belakang. Siapa lagi yang bisa dipercaya? Tindak tanduk, ucapan, dan ajaran guru besar ternyata tidak menjamin. Sekali lagi, ini sebuah pukulan telak kepada integritas keilmuan kita: ini lebih dari sekedar moral hipocrisy, ini intellectual hipocrisy. Sebuah penggadaian kepercayaan. Kampus besar memang tidak pernah kekurangan orang pintar tapi sulit menghasilkan orang jujur. “Kalau orang tidak berpendidikan saja bisa mencuri mobil, coba bayangkan apa yang bisa di curi oleh orang yang berpendidikan?”

 

Nilai Nasionalisme

Jika ditanyakan mengenai penghayatan nilai nasionalisme, saya tidak berani menilai beliau (Rudi Rubiandini) sebagai sosok yang tidak nasionalis ataupun menyatakan bahwa beliau adalah nasionalis tulen. Apalagi jika berdasar pada asumsi media semata yang belum tentu kebenarannya. Kalaupun ada kebenaran itupun tidak terkuak semua. Tapi jika diliat dari tindak – tanduknya selama menjabat Ketua SKK Migas, beliau juga menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional dengan selalu berusaha melibatkan aktor-aktor nasional mulai dari sektor perbankan, asuransi, pengadaan peralatan operasional, TKDN hingga BUMN. Tindakan beliau memang merupakan tindak pidana tapi bisa saja bukan jika saja gratifikasi yang diterimah dilaporkan kepada KPK. Ini bukan masalah jati diri atau harga diri, ini masalah penyimpangan sistem. Uang senilai tiga belas milyar, saya rasa belum cukup untuk membeli gelar, kegemilangan intelektualitas, status dan pengalaman yang diraih dengan susah payah apalagi untuk menyamahkan dengan harga diri beliau. Dan jika kita analisa fakta terkait kasus penyuapan ini terdapat keganjilan. Seakan – akan orang seperti Rudi tidak punya perhitungan padahal beliau sudah sangat matang di institusi migas.

 

LSM Prabu

Berdasar pada data dari LSM Prabu, terdapat dua versi terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ka SKK Migas Rudi R (RR) : 1) Rudi Rubiandini memang koruptor 2) Rudi dijebak oleh Mafia Migas/pejabat. (sumber :http://hukum.kompasiana.com/2013/08/25/kasusskk-migas-rudi-rubiandini-583803.html). Dan terkait pernyangkalan Rudi yang mengatakan bahwa dia tidak korupsi, tapi “hanya” menerima gratifikasi itu berlandaskan kalau uang yang dia terima bukan untuk pengurusan sesuatu di SKK Migas dan inisiatif gratifikasi datang dari tersangka Deviardi alias Ardi.

Kasus tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Rudi Rubiandini bisa saja dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan pasal 33 (Ayat 3) UUD 1945. Tetapi menurut saya, penyimpangan terbesar pada pasal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang dasar pembentukan SK Migas sebagai pengganti BP Migas. Data hasil pengamatan Central for Petroleum and Energy Economics Studies menjelaskan bahwa kerugian utama pada sektor migas akan dialami oleh negara jika dikelola SK Migas. Hal itu dikarenakan jika SK Migas akan menjual migas membutuhkan pihak ketiga dengan menunjuk trader.

Penunjukkan pihak ketiga itu akan menyebabkan kerugian sekitar Rp 400-an miliar dibanding menjual secara langsung. Jika kita berdasar pada data ini, pertanyaan yang timbul “Siapa sebenarnya yang tidak punya jiwa nasionalisme?” Padahal dasar dibuatnya Perpres ini untuk mengisi kekosongan yang terjadi pada instansi yang dulunya dibebankan kepada BP Migas yang inkonstitusional sampai dibentuknya UU mengenai Migas tapi sampai saat ini terkesan ada pembiaran yang dilakukan pemerintah hingga inisiatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu terabaikan.

 

Sumber: https://pengajar.co.id/

About the Author